ANDALUARBIASA.COM

Oleh: Akhmad Sirodz*

Perihal kesantunan dalam komunikasi politik mencuat tajam belakangan ini. Salah satu contohnya bertalian pernyataan Andi Alfian Mallarangeng yang cenderung berbau SARA” dalam kampanye calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu menjelang pilpres 8 Juli 2009 lalu.

Yasraf Amir Piliang menyatakan, berkembangnya turbulensi dalam sebuah sistem yang tengah membangun sebuah proses demokrasi adalah hal biasa. Namun, jika turbulensi tidak beraturan, keacakan, dan ketidakpastian nilai berkembang ke arah hiper-demokrasi serta lenyapnya kekuatan pengendalian, maka turbulensi tersebut akan menjadi ancaman bagi demokrasi itu sendiri.

Dalam kehidupan demokrasi, kita memang berhak dan bebas berpendapat tanpa takut terhadap setiap tekanan dari pihak mana pun. Namun, agar setiap pribadi maupun kelompok komunitas tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki kekuatan pengendalian, kita harus memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dan dikomunikasikan dengan kesantunan. Jika tidak, maka yang terjadi ketidakberaturan, keacakan, bahkan ketidakpastian nilai yang tak terkendali.

Komunikasi pemikiran yang dikembangkan sebagian elit politik justru sering tidak rasional sehingga masyarakat juga sulit menyikapinya secara santun dan partisipatif. Mereka tampaknya terbiasa mengembangkan rasionalitas politik, seperti dinyatakan Habermas, hanya sebagai rasionalitas “akal-akalan” sekadar memperjuangkan kepentingan pribadi/kelompok/partai dengan cara menjatuhkan atau memojokkan pihak lain. Padahal, salah satu tugas elit politik dan pemimpin bangsa adalah mengembangkan keberadaban politik berupa wacana dan komunikasi politik yang konstruktif, memberikan inspirasi, santun, dan mendekatkan pada upaya penyelesaian masalah.

Penyampaian Gagasan

Dalam psikologi komunikasi dikenal tiga cara penyampaian gagasan. Pertama, cara permisif yakni sikap mengalah. Meski kadang diperlukan, namun jika terus bersikap mengalah memungkinkan orang lain untuk menginjak-injak hak-haknya, dan secara tak langsung akan mengondisikan munculnya tiran. Kedua, cara agresif atau sikap menyerang. Jika seseorang terlalu sering menyerang dengan kritikan tajam, akan memperbanyak lawan dan masalah. Ketiga, cara asertif yang dipakai seseorang dengan mengomunikasikan pemikirannya secara jelas, lugas, dan tegas, tetapi tanpa menyakiti/merendahkan pihak lain. Hal ini dibutuhkan dalam kesantunan komunikasi politik.

Namun, sebagian para elit politik dalam penyampian gagasan atau wacana dan informasi, banyak memilih cara kedua (agresif), yang dapat dikatakan sebagai politik porno, di mana digambarkan sebagai suatu situasi politik yang diwarnai praksis politik yang menjurus kasar atau yang lebih kerap disebut politik minus etika.

Menurut ahli politik Yves Michaud dalam Violence et Politique, secara sarkastis menulis, segala bentuk dan cara berpolitik yang menjurus pada “ketidakjujuran”, “kekerasan”, alias politik pemaksaan kehendak untuk memperoleh tujuan tertentu kekuasaan, merupakan politik-porno. Porno berasal dari bahasa Yunani, berarti tidak senonoh atau yang bertolak belakang dengan nilai-nilai sopan santun/kesantunan, kejujuran, atau norma-norma etika yang dianut masyarakat.

Politik Porno

Masuk dalam kategori politik-porno adalah politik saling menyalahkan, politik mementingkan diri atau kelompok, politik yang tidak jujur, politik pemaksaan kehendak, politik yang hanya berorientasi kekuasaan, demonstrasi yang menjurus anarkis, politik yang dibarengi intimidasi, teror, penculikan para aktivis, dan lain-lain.

Hal tersebut seperti kata Machiavelli, “Menipu adalah cara yang paling efektif bagi politisi untuk menaklukkan massa. Jarang sekali terjadi orang naik dari status rendah ke status tinggi tanpa melakukan kekerasan atau kecurangan. Penguasa yang ingin mencapai hal-hal yang besar harus belajar menipu.”

Sepertinya di negeri ini, mencari politisi yang sungguh-sungguh jujur, berintegritas dan santun, yang melakukan praksis politik dalam koridor moral dan etika, dianggap ibarat mencari perawan di lokalisasi pelacuran. Sebuah pandangan sinisme pragmatis. Tetapi, itulah realitas, minimal sesuai pandangan filsuf sekaligus politisi asal Italia, Machiavelli itu. Bahwa, berpolitik itu akrab dengan permaian kotor sehingga tidak ada politisi yang benar-benar suci.

Karena itu, tinggi rendahnya integritas moral seseorang dalam berpolitik menentukan tinggi rendahnya integritas kepribadian dan kualitas berpolitik dari sang politisi tersebut. Dengan masih adanya politisi kita yang bermoral, memungkinkan kita bisa berharap akan adanya perbaikan politik dan moral bangsa yang sedang bobrok jatuh di titik nadir.

Sebab, apa artinya kita mendengar begitu banyaknya politisi atau pimpinan eksekutif terus-menerus mengkhotbahi masyarakat mengenai manusia yang utuh, manusia yang berkualitas, nilai-nilai kebangsaan, kerelaan berkorban, tanggung jawab, bila dari diri mereka sendiri tidak mencerminkan citra yang terpuji?

Harapan

Harapan kita semoga di negeri ini masih ada politisi-politisi yang jujur, berintegritas, kredibel, dan santun, yang senantiasa memerhatikan etika dan moral dalam berpolitik. Sebab, moral merupakan pusat orientasi sikap dan perilaku manusia. Atau bisa dikatakan, bahwa inti dari seluruh dinamika politisi adalah moral. Insyaallah.[as]

* Akhmad Sirodz adalah Widyaiswara/Fasilitator Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III, Lembaga Administrasi Negara, Samarinda. Saat ini, ia bekerja sama dengan SFGG-GTZ memfasilitasi peningkatan pelayanan publik di beberapa daerah Kota/Kabupaten, khususnya Wilayah Kalimantan. Akhmad Sirodz dapat dihubungi melalui email: sirodz_as[at]yahoo[dot]co[dot]id.