63 Ayat Titipan untuk Para Capres
Editor | Buku Pilihan | January 11th, 2009
Oleh: Edy Zaqeus*
DATA BUKU
Judul: 63 Ayat Dasar Seandainya Saya Jadi Presiden
Oleh: Dr. Todung Lumban Toruan
Penerbit: Pustaka Mina, Jakarta, 2008
Halaman: 236 hal
ISBN: 978-979-3756-35-6
Harga: Rp 35.000,-
Terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden AS jelas menumbuhkan kegairahan tersendiri di kalangan para politisi nasional, terlebih bagi mereka yang mengharapkan adanya perubahan politik pada pemilu 2009 nanti. Tak ayal lagi, sejumlah politisi, baik muka baru maupun muka lama, serasa tambah bersemangat saja untuk maju sebagai calon presiden. Alhasil, saat ini muncul begitu banyak nama capres, dan diperkirakan akan semakin ramai pula mendekati pemilu legislatif dan pemilu presiden ke depan.
Tapi, kalau diamati dengan lebih saksama, barangkali bisa dirasakan adanya keganjilan dalam dinamika bursa capres ala Indonesia ini. Mudah sekali menemukan sosok yang meminati kursi kepresidenan, namun susah amat mengetahui platform politiknya, terlebih detail program yang akan dikampanyekan atau diusung untuk mendulang suara pemilih. Makanya, apa yang sering kita saksikan dalam iklan-iklan politik para tokoh politik maupun parpol—baik di media cetak maupun elektronik—hanyalah serangkaian slogan-slogan tanpa kejelasan program politik ke depan.
Dalam konteks itulah, menarik rasanya mengintip buku sederhana karya Dr. Todung Lumban Toruan yang berjudul 63 Ayat Dasar Seandainya Saya Jadi Presiden (Pustaka Mina, 2008). Menilik judulnya, buku ini seolah cukup ambisius untuk digunakan—oleh penulisnya—sebagai alat kampanye calon presiden. Tapi, sejauh yang bisa dikorek informasinya dari forum publik, penulisnya sendiri justru tidak (atau belum?) memaksudkan bukunya sebagai jembatan untuk meraih kursi RI-1. Malahan, penulisnya menitipkan gagasan-gagasan dalam buku ini kepada setiap partai politik atau bakal calon presiden, supaya mereka menjadikannya sebagai pedoman berkampanye atau memerintah nantinya.
Sistematika buku ini cukup mudah diikuti, karena bab-babnya terdiri dari 63 tulisan pendek—barang tiga sampai lima halaman—yang berisi pembahasan topik-topik pemerintahan terpenting. Kalau kita pakai parameter ipoleksosbudhankam, boleh dikata buku ini sudah mencakup semua unsur dalam akronim populer era Orde Baru tersebut. Jadi, buku ini bisa diibaratkan sebagai “GBHN” yang siap dipromosikan di masa kampanye atau sungguh-sungguh dijalankan sebagai program pemerintahan.
Yang menarik, beda dengan buku-buku analisis politik lainnya, buku ini sangat kaya dengan gagasan alternatif. Tidak selalu baru memang, tetapi ketika gagasan-gagasan alternatif tersebut dikompilasi dalam buku semacam ini, terasa ada kekuatan lebihnya. Mengapa? Sebab, buku ini tidak sekadar menganalisis kelemahan-kelemahan pelaksana pemerintahan dan jalannya pembangunan. Namun, buku ini juga mengajukan pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan yang sarat dengan alternatif solusi. Pendek kata, tidak hanya mengkritik, tetapi juga punya solusi secara gagasan.
Dari 63 Ayat ala Todung ini, simak misalnya Ayat 7 yang menyatakan, gubernur, bupati, dan walikota harus magang di luar negeri supaya bisa mempercepat pembangunan nasional (hal. 33-35). Lalu, ada Ayat 20 yang mengajukan pemikiran supaya kurs rupiah disamakan dengan kurs mata uang internasional (hal. 74-76). Juga ada Ayat 36, dengan gagasan supaya pemerintah memudahkan dan mengratiskan pengurusan sertifikat tanah (hal. 131-134). Atau, Ayat 41 yang menganjurkan supaya ada pemanfaatan pulau-pulau kosong secara produktif (150-153).
Dihadapkan pada suhu politik yang bakal menghangat, akan mudah sekali mendapati komentar atau analisis yang sarat dengan kecaman. Lihat saja berita-berita di media massa atau acara-acara debat di televisi sudah menunjukkan indikasi tersebut. Bagi mereka yang jeli, akan terasa sekali, betapa sulitnya menemukan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang bernas, berbobot, bisa dipertanggungjawabkan, kaya dengan solusi, dan bersifat produktif bagi masyarakat.
Memang, buku karya pegiat bidang pendidikan ini tak luput dari aneka kelemahan. Semisal, gagasan-gagasan yang tidak dieksplorasi secara lebih mendalam, solusi sering tidak fokus dan detail, atau bahkan kelemahan elementer seperti soal tata bahasa dan ejaan. Bahkan, ada saja ketidaktelitian editor (atau bahkan tanpa editor?) yang bisa menurunkan “wibawa” penulisnya, contohnya meloloskan keterangan mata uang Singapura adalah ringgit, bukan dollar Singapura (hal. 75).
Namun, pada situasi seperti sekarang, buku sejenis ini, yang memang tidak banyak jumlahnya, layak untuk dibaca dan dijadikan “penyegar” pikiran, atau bahkan “tonikum” bagi kekayaan wawasan kebangsaan kita. Buku ini juga bisa jadi contoh bagi siapa pun yang ingin memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat. Jadi, masih banyak hal positif yang bisa diambil ketimbang memikirkan kekurangannya.[ez]
* Edy Zaqeus adalah editor AndaLuarBiasa.com.
Leave a Reply